Konstitusi Organisasi Selalu Tersisih

Dalam suatu kelompok yang paling mendasar tertanam kesempatan generasi untuk mempunyai akses atau perkembangan dan keputusan organisasi masa yang akan datang. Dan masa depan organisasi semakin tidak menentu dengan konflik yang berkepenjangan.

Kejahatan struktural salah satu hal yang merugikan suatu kelompok atau organisasi, karena bekerja melawan keadilan sehingga memlemahkan bahkan bisa menghancurkan suatu kelompok dasar atau di suatu tingkat di bawah nya (generasi selanjutnya).

Susahnya untuk menyatukan juga memberi kejelasan berpikir dalam konteks yang berbeda, dalam arti bahwa berpikir bersama tidak hanya berpikir bersama-sama, tetapi menempatkan diri pada posisi orang lain. Cara refleksi seperti ini memperhitungkan dimensi moral karena posisi suatu kelompok yang berbeda konteksnya itu sangat diperhitungkan.

Maka dari itu ketika mengeluarkan peraturan organisasi yang baru itu harus lebih mengetahui konteks suatu daerah yang berbeda agar moralitas tetap bertahan serta ego sentralnya lebih banyak diperhitungkan kembali, agar tingkatan di bawahnya tidak memunculkan ego sektoral, akibat moral dari sentral sudah degradasi terhadap perjuangan yang mereka bawa.

Penulis merasakan sendiri, ketika seluruh anggota di dalamnya terjebak oleh peraturan yang tidak sesuai dengan konteks, itu sebuah permasalahan yang menghambat terhadap generasi selanjutnya seperti saat ini terjadi, maka seluruh anggota lebih fokus kepada permasalahan-permasalahan internal sedangkan parahnya lagi yang membuat system melanggar konstitusional.

Sebagian dari basis yang ada sudah merasakan dinafikan dan perandaian solidaritas tidak ada makna nya lagi. Suatu oraganisasi di daerah terbentuk apabila anggota dan pengurusnya saling mengakui hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing. Karena status mereka sama yakni anggota.

Tuntutan ini tidak mungkin dipenuhi di tingkat yang bisa mengeluarkan kebijakan dan keputusan di organisasi itu. Karena melihat dengan presfektif konteks dan perilaku yang telah dilakukan, bahwasannya hak dan kewajiban yang sama alias menjadi kader atau anggota yang kelas dua.

Pola hubungan moral dan ego-sentral harus memperhitungkan penerimaan pluralitas, maka dalam berorganisasi masalah sumber ego-sentral yang paling mendasar menimbulkan ketegangan dan konflik karena yang dipertaruhkan adalah pendasaran moral, berarti masalah ideologis dan simbolis. Padahal sumber ego-sentral ini merupakan penolakan terhadap pluralitas, atau kecenderungan menutup diri ke dalam bentuk simbolis bukan melaikan ideologis.

Haryatmoko mengemukakan, kejahatan yang menjadi akibat langsung organisasi kekuasaan ialah kejahatan struktural. Pemahaman kejahatan struktural tidak bisa dipisahkan dari tindakan moral. Haryatmoko membagi tiga dimensi tindakan suatu kelompok atau organisasi harus diperhitungkan agar masuk dalam kategori moral. Namun, kejahatan struktural tidak bisa direduksi ke masalah etika individual atau yang disebut ego sentral.

Pertama hubungan diri subjek pelaku, merupakan masalah kehendak baik atau jahat, masalah kebebasan dan pengetahuan. Kedua masalah konteks atau situasi, yakni masalah tempat maupun waktu, termasuk konteks organisasi atau komunitas, konteks tindakan dilihat dari tiga dimensi waktu pertama yang lalu (lampau), sekarang, dan akan datang. Sedangkan ketiga adalah masalah tujuan, hasil, resiko atau konsekuensi. Faktor yang ketiga ini terkait dengan tradisi teleologi (finalitas).

Dari tiga faktor tersebut kejahatan struktural mengakibatkan kemunduran moral oleh suatu kelompok atau organisasi yang kita perjuangkan bersama. Dengan presfektif Haryatmoko tersebut, kita sebagai kaum pemikir dan bertindak tidak harus semenah-menah untuk menggrogoti suatu permasalahan yang mengandung unsur kejahatan struktural.

Belum tentu kemauan dan keinginan serta tujuan itu sealur dengan pemikiran dan tindakan kita semuanya bisa terpenuhi atau diterima oleh semua kalangan yang berbeda. Melainkan kita harus berpikir cerdas dan bersikap tegas terhadap peraturan-peraturan dengan kemufakatan bersama.

Tidak harus mengedepankan ego-sentralnya yang mengakibatkan dua faktor permasalahan yakni degradasi moral dan salah satu kejahatan struktural.

Menguntai pernyataan Piere-Joseph Proudhon lebih radikal lagi ketika mengatakan bahwa “Kepemilikan pribadi adalah pencurian” (Ila propriete, c’est le vol). Bahwasannya yang dimaksud dalam pernyataan tersbut ketika dia mengkritik sistem kepemilikan pribadi sebagai sumber ketidakadilan karena memungkinkan orang atau anggota tidak berproses (kerja) mendapatkan sebuah wewenang. Itu merupakan kontradiksi sosial dan sumber kejahatan.(*)

Reaksi:
Share this with short URL:

You Might Also Like:

Use parse tool to easy get the text style on disqus comments:
Show Parser Hide Parser